Idrus Marham, Babak Baru Kesejahteraan Sosial

Idrus Marham, Babak Baru Kesejahteraan Sosial

Pasca pelantikan Idrus Marham sebagai menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, babak baru kesejahteraan sosial dimulai. Selama menjabat sebagai menteri sosial, Khofifah telah mampu memberikan gebrakan melalui program unggulan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Kiprah beliau pun tidak hanya sebatas formalitas, sebab beliau sering aktif melakukan kunjungan kerja, menyapa masyarakat, dan terlibat dalam aksi sosial. Sepeninggal Khofifah, itu artinya babak baru kesejahteraan sosial dimulai.

Idrus Marham, sebagai menteri sosial yang baru tentu kita menjadi tumpuan harapan. Beliau, kita harapkan dapat melanjutkan estafeta kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pelayanan pemberdayan masyarakat yang humanis, pro terhadap perempuan (yang selama ini rentan menjadi korban dalam berbagai dimensi kekerasan). Tidak mudah pastinya, melanjutkan kinerja ‘pro perempuan’ yang selama ini diperjuangkan Khofifah Indar Parawansa. Akan tetapi, melihat sepak terjang dan pengalaman Idrus Maarham, kita masih layak berharap bahwa menteri sosial yang baru dapat melanggengkan perjuangan menteri sebelumnya.

Salah satu tantangan utama yang  barometer keberhasilan penyelesaian PR di Kementerian Sosial ialah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagaimana kita ketahui, PKH merupakan salah satu program prioritas pengentasan kemiskinan yang sekaligus diharapkan menjadi pintu kesejahteraan sosial bagi keluarga pra sejahtera di negeri kita. Ibarat bayi yang sedang disapih, menteri yang baru seharusnya mampu meyesuaikan diri secara adaptif, sekaligus diharapkan mampu melakukan inovasi yang dapat membuat PKH menjadi pilar program pemerintah yang unggul.

PKH, dan program prioritas pengentasan kemiskinan lainnya memang merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Grand design  PKH pun sudah sedemikian rapi dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. PKH memungkinan Keluarga Peneriman Manfaat (KPM) dapat mengakses materi pengasuhan, pengelolaan ekonomi keluarga, perlindungan anak dan disabilitas, serta perawatan pada balita, ibu hamil, dan lansia. Di sisi lain, PKH juga merupakan program unggulan yang’menstimulasi’ keluarga KPM Indonesia untuk menyekolahkan anak-anaknya setidaknya hingga SMA atau sederajat.

Pun begitu, dalam kenyataannya tetap masih ada hal yang perlu dibenahi sebagai awal untuk menapaki babak baru kesejahteraan sosial, yakni bab data. Kita sangat berharap, mentri sosial yang baru dapat melakukan perbaikan data agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan tepat guna. Sejauh ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak kritik yang ditujukan kea rah PKH, berkaitan dengan data. Di luar itu semua, kita beruntung bahwa PKH hadir untuk memberikan angin segar bagi para KPM yang sangat layak menerima bantuan sosial.

Sampai sejauh ini, PKH masih menjadi primadona bagi pengentasan kemiskinan. Beberapa pihak menatap sinis, tentu itu merupakan hal yang wajar dalam dinamika sosial. Hanya saja, kita berharap di bawah pimpinan Idrus Marham, kesejahteraan sosial terus meningkat. Jika Khofifah dikenal menonjol atas kepeduliannya terhadap disabiltas dan lansia, maka Idrus Marham juga dikenal sebagai aktivis partai politik terkemuka.

Kita beruntung, bahwa diwartakan Idrus Marham akan terus mempelajari PR yang diberikan Khofifah. Tetapi, tentu itu saja tidak cukup. Ibarat bayi yang baru ‘disapih’, kita membutuhkan substitusi kelebihan dari Idrum Marham dalam mnerjunkan diri dalam peningkatan kesejaahteraan sosial.

Meski ‘disapih’, nampaknya memang kita harus gembira bahwa proses itu melambangkan kesiapan dan bahwa program sosial telah cukup ‘matang’. Terlebih, Idrus Marham menunjukkan secara eksplisit bahwa ia siap melajutkan program pengentasan kemiskinan dan menambahnya dengan pola-pola baru. Terhadap PKH misalnya, ada jadwal-jadwal yang sudah tersiklus rapi. Kabar baiknya, Idrus juga mengungkapkan bahwa  pemberantasan kemiskinan perlu dilakukan tidak hanya dengan bertumpu pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semata.

Akhirnya, kita berharap bahwa semoga Idrus dapat meneruskan program peningkatan kesejahteraan sosial sepeninggal Khofifah, sekaligus membuat pola baru bagi pengentasan kemiskinan yang tidak hanya bergantung pada APBN. Dengan begitu, kita juga bisa berharap bahwa dana yang akan dugunakan sebagai wahana peningkatan kesejahteraan rakyat akan lebih banyak, sehingga akan lebih banyak manfaat yang akan diberikan untuk memicu peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Selamat membuka babak baru kesejahteraan sosial, Pak Idrus!