DENGAN SEMANGAT SOLUSI, RANGKAIAN REKONSILIASI BANSOS PKH DIGELAR
Hari ini 29 Maret 2018, bertempat di BPPKKS Jln Veteran, Umbulharjo, Yogyakarta, diselenggarakan rangkaian kegiatan rekonsiliasi penyaluran bansos PKH antara lembaga penyalur dalam hal ini Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan PPKH D.I.Yogyakarta.
Korwil PKH D.I.Yogyakarta Siti Maryatun dalam paparannya menjelaskan bahwa,"rekonsiliasi merupakan sebuah tahapan kegiatan yang wajib dilaksanakan antara bank penyalur dengan dinsos mulai dari tingkat kabupaten, propinsi, sampai pusat sebagaiman tercantum dalam juknis dan permensos no 1 tahun 2018". Kegiatan ini berupa pencocokan data penyaluran Bansos PKH yang hasilnya dituangkan ke dalam sebuah berita acara.
Pada kesempatan ini acara dibuka oleh Kabid Banjamsos Dinsos D.I.Yogyakarta, Suryana mewakili Kepala Dinas Sosial D.I.Yogyakarta. Dalam sambutannya Suryana menyampaikan bahwa,"PKH merupakan program unggulan nasional, yang harus disukseskan dengan tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu, wajar jika di tahun pertama (red tahun 2017) penyaluran Bansos PKH dengan mekanisme non tunai masih ada kekurangan, seperti penggunaan ATM bagi KPM itu merupakan salah satu masalah dimana edukasi sangat diperlukan, jadi jika masih ada kekurangan-kekurangan bisa dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan".
Dalam agenda rangkaian kegiatan rekonsiliasi tersebut juga hadir pejabat dari Inspiktorat Jenderal Kemsos RI, Hernowo yang kebetulan sedang ada kunjungan kerja di D.I.Yogyakarta. Menurut Hernowo, rekonsiliasi sangat diperlukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Jumlah penerima manfaat PKH mengalami lonjakan di tahun 2017 dan 2018. Target 2017 tercapai pada angka 6 juta KPM dan tahun 2018 mencapai 10 juta KPM. Beliau menambahkan bahwa,"saat ini sedang ada pembahasan di pusat terkait wacana penambahan KPM PKH untuk tahun 2019 menjadi 15 juta KPM".
Dengan lonjakan KPM PKH tersebut tentu akan mendatangkan permasalahan - permasalahan, termasuk pada tahap rekonsiliasinya. Dan yang dibutuhkan adalah bagaimana mencari solusi dari permasalahan - permasalahan yang muncul. Seperti yang disampaikan Kasi KTK PM Dinsos D.I.Yogyakarta, Budhi Wibowo dan selaras dengan yang disampaikan Suryana pada saat pembukaan acara rangkaian kegiatan rekonsiliasi,"yang penting adalah semangat solusi". Hal ini telah terbukti pada perjalanan pelaksanaan PKH di D.I.Yogyakarta, selama ini kendala-kendala yang muncul relatif dapat teratasi dan secara umum pelaksanaan PKH di D.I.Yogayakarta telah berjalan cukup baik. (S/T)
Korwil PKH D.I.Yogyakarta Siti Maryatun dalam paparannya menjelaskan bahwa,"rekonsiliasi merupakan sebuah tahapan kegiatan yang wajib dilaksanakan antara bank penyalur dengan dinsos mulai dari tingkat kabupaten, propinsi, sampai pusat sebagaiman tercantum dalam juknis dan permensos no 1 tahun 2018". Kegiatan ini berupa pencocokan data penyaluran Bansos PKH yang hasilnya dituangkan ke dalam sebuah berita acara.
Pada kesempatan ini acara dibuka oleh Kabid Banjamsos Dinsos D.I.Yogyakarta, Suryana mewakili Kepala Dinas Sosial D.I.Yogyakarta. Dalam sambutannya Suryana menyampaikan bahwa,"PKH merupakan program unggulan nasional, yang harus disukseskan dengan tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu, wajar jika di tahun pertama (red tahun 2017) penyaluran Bansos PKH dengan mekanisme non tunai masih ada kekurangan, seperti penggunaan ATM bagi KPM itu merupakan salah satu masalah dimana edukasi sangat diperlukan, jadi jika masih ada kekurangan-kekurangan bisa dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan".
Dalam agenda rangkaian kegiatan rekonsiliasi tersebut juga hadir pejabat dari Inspiktorat Jenderal Kemsos RI, Hernowo yang kebetulan sedang ada kunjungan kerja di D.I.Yogyakarta. Menurut Hernowo, rekonsiliasi sangat diperlukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Jumlah penerima manfaat PKH mengalami lonjakan di tahun 2017 dan 2018. Target 2017 tercapai pada angka 6 juta KPM dan tahun 2018 mencapai 10 juta KPM. Beliau menambahkan bahwa,"saat ini sedang ada pembahasan di pusat terkait wacana penambahan KPM PKH untuk tahun 2019 menjadi 15 juta KPM".
Dengan lonjakan KPM PKH tersebut tentu akan mendatangkan permasalahan - permasalahan, termasuk pada tahap rekonsiliasinya. Dan yang dibutuhkan adalah bagaimana mencari solusi dari permasalahan - permasalahan yang muncul. Seperti yang disampaikan Kasi KTK PM Dinsos D.I.Yogyakarta, Budhi Wibowo dan selaras dengan yang disampaikan Suryana pada saat pembukaan acara rangkaian kegiatan rekonsiliasi,"yang penting adalah semangat solusi". Hal ini telah terbukti pada perjalanan pelaksanaan PKH di D.I.Yogyakarta, selama ini kendala-kendala yang muncul relatif dapat teratasi dan secara umum pelaksanaan PKH di D.I.Yogayakarta telah berjalan cukup baik. (S/T)
